Pasal 17

(1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.

(2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

• Menteri, untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:

1. badan usaha milik negara; dan
2. badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.

• bupati/walikota untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

(3) Izin . . .

(3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(5) huruf c.

(4) Izin untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.