Pasal 14

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT, Pemerintah dan pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

(2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

• mengadakan patroli/perondaan di wilayah PPKT; dan

• menerima laporan yang menyangkut perusakan lingkungan di PPKT.

(4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan PPKT.

Penjelasan Pasal 14

Cukup Jelas.