Pasal 4

(1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi

di Laut wajib memperhatikan:

• kesesuaian lokasi;
• perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;
• keamanan terhadap bencana di Laut;
• keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan;
• perlindungan masyarakat; dan
• wilayah pertahanan negara.

(2) Kesesuaian. . .

SK No 017739 A

PRESIDEN

(2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi rLlang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan:

• rencana tata ruang Laut;
• rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
• rencana zonasi kawasan Laut.

(3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:

• hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
• wilayah penangkapan ikan;
• wilayah budidaya perikanan;
• keberadaan alur migrasi biota Laut;
• keberadaan kawasan konsen asi perairan;
• keberadaan spesies sedenter; dan/atau
• keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. (41 Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
• riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;
• keberadaafl zona penunjaman dan tumbukan;
• keberadaan sesar di dasar Laut;
• keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau
• risiko bencana dan pencemaran.

(5) Keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan:

• alur pelayaran;
• ruang bebas;
• koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bau,ah Laut;
• jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota Laut;
• perairan wajib pandu; f.sarana...

SK No 0lll40 A

PRESIDEN

• sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan/atau
• sisa bangunan di Laut.

(6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e ditentukan dengan memperhatikan:

• keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal;
• ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan/atau
• akses masyarakat menuju dan ke Laut. (71 Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan,berupa:
• daerah latihan militer;
• daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
• daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
• daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
• daerah ranjau Laut.