Pasal 30

tidak (1) Dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipergunakan' lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat 29 ayat (3), Bangunan dan Instalasi di Laut dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

(2) Pengalihfungsian untuk kepentingan lainnya harus

dilakukan melalui kajian terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut oleh kementerian yang berwenang.

(3) Kajian sebagaimana dinraksud pada ayat (21 dilakukan

oleh: urusan a. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pelayaran, dalam rangka pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan urusan b. kementerian yang menyelenggarakan perikanan, pemerintahan di bidang kelautan dan untuk pertimbangan penetapan lokasi Bangunan akan dialihfungsikan' . dan Instalasi di Laut )'ang

(4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat melibatkan kementerian danlatau lembaga terkait.

(5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada

maka ayat (3) menyatakan dapat dialihfungsikan pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakar, secara mutatis mutandis dengan pendirian danlatau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan

Pasal 27.

(6) Dalam

SK No 017885 A

PRESIDEN

29-

(6) Dalam hal pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di

Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan BMN, pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. (71 Mekanisme pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(8) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) inenyatakan Bangunan dan Instalasi di Laut tidak

dapat di"lihfr.rgsikan maka dilakukan pembongkaran beidasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29.