Pasal 77

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pemegang IPHHK, wajib

• melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (sate) bulan sejak tanggal izin diberikan;
• melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
• melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
• menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu, yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPI-F atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
• melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang

memungut hasil hutan yang melebihi 5 % ( lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Penjelasan Pasal 77 Cukup jelas.