Pasal 36

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:

• hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
• dihapus.
• diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, dapat

diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.

(3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat

diberikan IUPHHK pada hutan produksi.

(4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan

kepada badan usaha milik swasta (BUMS).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam

hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 36

23 / 77DIVA | DIUNDUH PADA 21 JULI 2023

www.hukumonline.com/pusatdata

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. huruf b Dihapus. Huruf c Yang dimaksud dengan "hutan produksi yang tidak produktif' adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "telah diperoleh keseimbangan hayati" adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu kawasan telah dilaksanakan, sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Paragraf 5 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi