Pasal 10

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya

bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.

(2) Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari:

• APBN;
• APBD; dan/atau
• dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 10 Termasuk dalam kegiatan membangun KPH dan infrastrukturnya, antara lain, adalah membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi SDM, mengelola konflik, mengamankan hutan, dan memberantas illegal loging.