Pasal 90

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil

penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih

penyimpangan :

• penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

• penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan

cahaya;

• saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga

masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara

secara jelas;

• penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan

waktu yang telah ditentukan; dan/atau

• terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang

sah dan surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah

suara dari TPS.

(3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah

suara dari PPS.

(4) Apabila

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPUD

Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi dalam perhitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang

terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1

(satu) tingkat di bawahnya.