Pasal 88

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara, KPUD Provinsi membuat berita acara penerimaan dan

melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi dan

dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas,

pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada KPUD Provinsi.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon

yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan

keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD

Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan

calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPUD

Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di

semua KPUD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPUD Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD Provinsi serta

ditandatangani oleh saksi pasangan calon selambat-lambatnya 3

(tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara dari KPUD kabupaten/kota.

(6) Apabila …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak

ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan

keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib

memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Provinsi kepada

saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu)

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.