Pasal 86

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara, KPUD kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan

dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat

kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia

pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada KPUD kabupaten/kota.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon

yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan

keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD

kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan

calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPUD

kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di

semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD kabupaten/kota

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2

(dua) orang anggota KPUD kabupaten/kota serta ditandatangani oleh

saksi pasangan calon.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak

ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan

keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KPUD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib

memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD kabupaten/kota

kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu)

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan

pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) KPUD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib

menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD kabupaten/kota

kepada KPUD Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima

berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.