Pasal 65

(1) Dana kampanye bersumber dari:

• pasangan calon;

• Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan;

• sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib

memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang

dimaksud didaftarkan kepada KPUD.

(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi

Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pasangan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan

bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun

bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai

uang, wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan

identitas pemberi sumbangan.

(6) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (5), dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon

kepada KPUD setelah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam

waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu)

hari sesudah masa kampanye berakhir.

(7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan

dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan

dari pasangan calon.