Pasal 61

(1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang

melibatkan :

• hakim pada semua peradilan;

• pejabat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pejabat BUMN/BUMD;

• pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

• Kepala Desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila

pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

(3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan

negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye.

(4) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menjadi

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait

dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

(5) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi

Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri

atas nama Presiden dan bagi Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama

Menteri Dalam Negeri.

(6) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

kepada KPUD dan Panitia Pengawas Pemilihan.

(7) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam

pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

Pasal 62 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA