Pasal 43

(1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta

lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 42.

(2) Penelitian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian

kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta

klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat

keterangan.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan

kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai

hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib

diproses dan ditindak lanjuti KPUD.