Pasal 42

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib

menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di

daerah pemilihan.

(2) Surat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

dengan:

• kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk

mencalonkan pasangan calon;

• surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan

calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;

• surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;

• surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan

calon;

• surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari

jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil

Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi

calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

• surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD

tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi

wilayah kerjanya;

• surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,

dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

• kelengkapan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;

• naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara

tertulis; dan

• keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara

proses penyaringan.

(3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye.

(4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus hadir pada saat pendaftaran.

(5) KPUD memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dan

Tim Kampanye.

Bagian Ketiga

Penelitian Pasangan Calon