Pasal 37

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan

1 (satu) pasangan calon.

(2) Calon ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah

diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh

dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

lainnya.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan

pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya

bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk

dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.

(4) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), diberikan sejak DPRD memberitahukan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan

pengumuman pendaftaran pasangan calon.

(5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

(6) Dalam Proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan

tanggapan masyarakat.