Pasal 11

(1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan

wewenang :

• melakukan pendaftaran pemilih;

• mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;

• menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

• melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh

TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan

• membantu tugas PPK.

(3) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga)

orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen.

(4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan

diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Kelurahan.

(5) Dalam melaksanakan tugas PPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibantu oleh Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala Desa/Kelurahan.

(6) Pegawai sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

adalah pegawai Desa/Kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan

dan kemampuan keuangan.

(7) Tugas ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Tugas PPS dan sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (4) berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.