Pasal 10

(1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang

independen.

(2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan

diberhentikan oleh KPUD kabupaten/kota atas usul Camat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat.

(4) Pegawai sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

adalah pegawai kecamatan yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan

kemampuan keuangan.

(5) Kepala Sekretariat dan personil sekretariat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

(6) Tugas ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Tugas PPK dan sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (3) berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.