Pasal 10

(1) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) bersifat final.

(21 Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bagian

SK No 044386 A

trRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima Penyelesaian atas Ketetapan Keberatan PNBP

Pasal 1 1

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP

atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif berupa denda. (21 Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif berupa denda.

(3) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif berupa denda. (41 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sebesar 2o/o (dua persen) per bulan dihitung dari pokok PNBP Terutang terhitung sejak PNBP jatuh tempo sampai dengan surat tagihan diterbitkan dan dikenakan untuk paling larna 24 (dua puluh empat) bulan.

(5) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara.