Pasal 5

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk

di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan

nikah atau rujuk.

(21 Dalam

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor

Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.