Pasal 33

Penjatuhan sanksi administratif untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan

ketentuan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20lA tentang Organisasi Kemasyarakatan.