Pasal 32

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan

Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.