Pasal 28

Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentiankegiatan;
• pembekuan izin operasional;
• pencabutan izin operasional;
• pembekuan izin prinsip;
• pencabutan izin prinsip; dan/atau
• sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.