Pasal 14

(1) Berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip.

(2) Dalam

.I:rt i-:' .? t., /L-di{''.r:rl{k-{(\r':.:J!,r!n '{i'r,i), ,,1:,.,.1_ \llt iS,n-(iirisF+-- rrili i+.[ 4":r .{,Er&.i j}lli \ -+l:,!? I!-4,.r.ti[; ''rr -,i!jt'.' ,':4:21' ' tril:-e_n-r- hIiie"'/-.i'r J' -r

rJRES IDEI..I REFU t3t_tl(. It.tDot..lEStA

(2) Dalam hal izin prinsip diberikan, Menteri memberikan izin

kepada pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Dalarn hal izin prinsip ditolak, pemohon tidak dapat

melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia. (41 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

(1) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui pengajuan permohonan

secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:

• laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
• rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama. (21 Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka:
• Tim Perizinan merekomendasikan pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
• Menteri memberitahukan kepada pemohon dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait perihal perpanjangan.

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.

Bagian Keempat Izin Operasional