Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Perancang atau

belum cukup mempunyai Perancang sesuai dengan

rencana kebutuhan jabatan, pimpinan lembaga,

kementerian, atau Pemerintah Daerah tersebut dapat

mengangkat pejabat Pimpinan Tingi atau pejabat

Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum

atau di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di lingkungannya ke dalam jabatan fungsional

Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan.

(2) Pejabat Pimpinan Tingi atau pejabat Administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan paling sedikit:

• berijazah paling rendah Sarjana Hukum atau

Sarjana lain di bidang hukum;

• telah menduduki jabatan di bidang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; dan

• mempunyai pengalaman melakukan kegiatan

perancangan Peraturan Perundang-undangan

paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

• memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat

jabatannya.

(3) Penyesuaian dalam jabatan fungsional Perancang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat

Pimpinan Tingi atau pejabat Administrasi untuk menduduki jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.