Pasal 31

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi

Kelayakan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan Eksploitasi dengan dilampirkan:

• rencana . . .

• rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
• keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

(2) Rencana jangka panjang Eksploitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• lokasi titik bor pengembangan;
• kegiatan pengembangan sumur produksi;
• pembiayaan;
• penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
• rencana pemanfaatan Panas Bumi.