Pasal 28

(1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:

• Eksplorasi;
• Studi Kelayakan; dan
• Eksploitasi.

(2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP.

(3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya memberikan IUP kepada Badan Usaha pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.

(4) Setiap . . .

(4) Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan

diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari

1 (satu) beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah

IUP ditetapkan, Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memulai kegiatannya.