Pasal 11

(1) Kegiatan pengusahaan sumber daya Panas Bumi

dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.

(2) Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan

Wilayah Kerja berdasarkan pengkajian dan pengolahan data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.

(3) Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan:

• secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
• secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan; dan
• memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

(4) Dalam penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkonsultasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.