Pasal 67

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak

mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menjatuhkan sanksi pencabutan SKT.

(2) Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlebih dahulu dimintakan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung.