Pasal 60

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 huruf a diberikan secara berjenjang sesuai

dengan tempat kejadian pelanggaran. (21 Pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, peringatan tertulis diberikan oleh bupati/walikota.

(3) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu

kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, peringatan tertulis diberikan oleh gubernur.

(4) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu provinsi,

peringatan tertulis diberikan oleh:

• Menteri untuk Ormas yang tidak berbadan hukum; atau
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas yang berbadan hukum.