Pasal 45

(1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang

pemerintahan.

(2) Pengawasan

PRES Ii]EI..I RE:FUBLll( llrlDol\ESIA

16-

(2) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

• Menteri untuk Ormas berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

(3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi

dikoordinasikan oleh gubernur.

(4) Pengawasan eksternal oleh pemerintah

kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota.