Pasal 42

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4l ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga danlatau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.