Pasal 68

(1) Pengirim wajib menyusun dan menetapkan prosedur

penanggulangan kedaruratan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.

(2) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• pertolongan pertama dan penyelamatan korban;

• pemberitahuan kepada Pengirim dan/atau Penerima, Kepala BAPETEN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan instansi lain yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan;

• identifikasi ...

• identifikasi bahaya dari zat radioaktif yang diangkut;

• penanganan bahaya radiasi dan mencegah penyebaran kontaminasi zat radioaktif;

• dekontaminasi personil, sarana, dan prasarana yang terkontaminasi;

• pemulihan; dan/atau

• pelaporan.

(3) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat disusun:

• menjadi dokumen prosedur penanggulangan kedaruratan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif tersendiri; atau
• menjadi satu kesatuan dengan program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Ketiga Pelatihan dan Geladi Kedaruratan