Pasal 3

(1) Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan analisis:

• konsentrasi pasar;

• hambatan masuk pasar;

• potensi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• potensi perilaku anti persaingan;
• efisiensi; dan/atau
• kepailitan.

(3) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian

dengan menggunakan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Komisi.

(5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3), Komisi dapat meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan/atau pihak lain.depkumham.go.id Pasal 4

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah melalui prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Bagian Kesatu Nilai Aset atau Nilai Penjualan