PENAMBAHAN PENYERTAANMODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

'.'

SALINAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAANMODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PADA ASEAN INFRASTRUCTUREFUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa guna memenuhi kewajiban Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pemegang saham dati ASEAN Infrastructure Fund untuk menyetor sejumlah dana ke dalam modal ASEAN Infrastructure Fund, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 2013;

• bahwa berdasarkan pertimbangan eebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan keten.tuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA

ASEAN INFRASTRUCTUREFUND.

Pasall. ..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasall

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada ASEAN Infrastructure Fund yang penyertaan modal awal Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Peinerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian ASEAN Infrastructure Fund sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2.012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian ASEAN Infrastructure Fund.

Pasal2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp380.000.000.000,OO (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah).

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

(3) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dirnaksudkan untuk memenuhi kewajiban Nega:ra. Republik Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund sebesar USD40,OOO,OOO.OO(empat puluh juta dolar Amerika Serikat).

Pasal3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara pada ASEAN Infrastructure Fund sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar ...

.'..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 1Dl dengan penempatannya daIam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta Pada tanggal6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal6 Agustus 2013

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA