Pasal 72

(r) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:

• terjadi perkara di pengadilan antara penrsahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:

• anggota . . .

#lru f)l{t:SlL)t-N REt'tllll l\ INDONESIA

• anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
• Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
• pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan pemsahaan umum Daerah.