Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi Kecelakaan, Pemegang lzin wajib

melaksanakan penanggulangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e untuk pertambangan Mineral Radioaktif dengan mengutamakan keselamatan manusia. (21 Penanggulangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan:

• praKecelakaan;
• saat Kecelakaan; dan
• pascaKecelakaan.

(3) Dalam melaksanakan penanggulangan Kecelakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeganglzin wajib membuat, mengimplementasikan, dan memutakhirkan prosedur penanggulangan Kecelakaan. (41 Prosedur penanggulangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

• identifikasi kondisi Kecelakaan;
• tanggung jawab petugas penanggulangan;
• persyaratan dan metode penilaian Kecelakaan;
• jenis latihan dan gladi menghadapi kondisi Kecelakaan;
• sarana dan prasarana penanggulangan;
• pernyataan terjadinya kondisi Kecelakaan;
• pelaporan lisan, tertulis, dan khusus;
• tindakan penanganan saat Kecelakaan berupa perlindungan dan mitigasi bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup dari paparan radiasi dan kontaminasi; i.koordinasi...

SK No 157594 A

PRES IDEN

• koordinasi di lokasi saat Kecelakaan;
• sistem rujukan pelayanan kesehatan;
• tindakan penanganan pascaKecelakaan, termasuk pemulihannya;
• pernyataan berakhirnya kondisi Kecelakaan; dan
• pelaporan akhir.

(5) Kondisi terjadinya dan berakhirnya Kecelakaan harus

dinyatakan oleh Pemegan g lzin.

(6) Laporan penanggulangan Kecelakaan yang disampaikan

oleh Pemegang Izin kepada Kepala Badan, terdiri atas:

• laporan lisan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadi Kecelakaan;
• laporan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kecelakaan;
• laporan khusus paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tindakan penanggulangan dilaksanakan dan dimutakhirkan sampai penanggulangan Kecelakaan selesai; dan
• laporan akhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah penanggulangan Kecelakaan dinyatakan berakhir.

(7) Dalam hal tedadi Kecelakaan dengan potensi lepasan

radioaktif yang meluas sampai ke luar Wilayah Tambang, Pemegang lzin harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 5 Pengelolaan Limbah Radioaktif