Pasal 6

(1) Hasil perundingan ulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (21 disampaikan oleh Menteri kepada

Presiden. (21 Presiden menyampaikan hasil perundingan ulang dalam bentuk perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional yang persetujuannya dilakukan dengan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan atas hasil perundingan ulang dalam bentuk

perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.