Pasal 553

(1) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Dalam sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.peraturan.go.id 2021, No.15 ketenagakerjaan mengenakan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha.