Pasal 552

(1) Pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar; b. melaksanakan kegiatan usaha yang bukan ruang lingkup bidang usahanya; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.15 c. tidak melaporkan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah provinsi. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan penghentian sementara.