Pasal 534

(1) Penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; dan/atau b. tidak melaporkan hasil monitoring terhadap calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara.