Pasal 535

(1) Penjatuhan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pelaku Usaha: www.peraturan.go.id 2021, No.15 a. tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menempatkan calon pekerja migran Indonesia; b. tidak melaporkan hasil seleksi calon pekerja migran Indonesia pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. tidak melakukan seleksi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota atau layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia; d. tidak mendaftarkan dan mengikutsertakan calon pekerja migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan; e. tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja; f. menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja; g. menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup; i. tidak memberitahukan tentang kematian pekerja migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; j. tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga pekerja migran Indonesia yang bersangkutan; www.peraturan.go.id 2021, No.15 k. tidak memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama pekerja migran Indonesia yang bersangkutan; l. tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga pekerja migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; m. tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik pekerja migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; n. tidak mengurus pemenuhan semua hak pekerja migran Indonesia yang seharusnya diterima; o. tidak memulangkan pekerja migran Indonesia dalam hal berakhirnya perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia; p. tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan; dan/atau q. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi. (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
www.peraturan.go.id 2021, No.15 (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.