Pasal 512

(1) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Pelaku Usaha:
a. tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi pelanggaran peringatan tertulis;
b. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi peringatan tertulis; dan/atau c. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali. (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (3) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota melalui delegasi bupati/wali kota mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.