Pasal 508

(1) Pelaku Usaha sektor ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau d. denda administratif. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No.15 dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan untuk kegiatan usaha: a. pelatihan kerja; b. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
c. penempatan pekerja rumah tangga; d. penempatan tenaga kerja daring (job portal); e. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri (penempatan pekerja migran Indonesia); f. jasa sertifikasi (lingkup kegiatan usaha lembaga audit SMK3); g. jasa pengujian laboratorium (lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3); h. jasa inspeksi periodik (lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3); dan i. pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta (lingkup kegiatan usaha pembinaan dan konsultasi K3). (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia. (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan untuk kegiatan usaha alih daya. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.