Pasal 476

Hak labuh satelit dapat dicabut dalam hal: a. satelit asing yang digunakan dinyatakan tidak dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
b. tidak memiliki izin stasiun radio dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) tahun dalam periode masa laku hak labuh satelit; dan/atau c. dalam hal terdapat kepentingan pertahanan dan/atau keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (safety and distress), pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat, dan/atau kepentingan umum.