Pasal 454

(1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara;
d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau e. pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam bentuk: a. penghentian pembuatan film; b. penghentian pengedaran film; c. penghentian pertunjukan film; d. penghentian penjualan film; dan e. penghentian penyewaan film.