Pasal 451

(1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. penarikan dari peredaran; b. ganti rugi; c. pemusnahan; d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan secara daring; dan/atau e. Penutupan akses permohonan Perizinan Berusaha.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan www.peraturan.go.id 2021, No.15 pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, kepala Lembaga OSS, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.