Pasal 426

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi kantor perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi ketentuan: a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
b. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi; c. membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJK Nasional dan memenuhi kriteria teknis KSO;
d. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; f. melaksanakan proses alih teknologi;
g. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan h. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah dua tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
(3) Apabila kantor perwakilan BUJKA tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai penghentian sementara kegiatan berusaha hingga terpenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).