Pasal 423

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi BUJK nasional yang tidak memenuhi kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi dan pencatatan pengalaman. (2) Apabila BUJK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila BUJK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) dan denda administratif untuk: a. BUJK nasional kualifikasi kecil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. BUJK nasional kualifikasi menengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. BUJK nasional bersifat spesialis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan www.peraturan.go.id 2021, No.15 d. BUJK nasional kualifikasi besar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).