Pasal 416

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (2) huruf e diberikan oleh Lembaga OSS atas dasar rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. (3) Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha jasa konstruksi dipublikasikan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi pada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi dan Sistem OSS.