Pasal 415

(1) Setiap Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban: a. melaporkan setiap penggantian tenaga kerja konstruksi; b. memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi;
c. memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi BUJK; d. memiliki dan memperpanjang SKK konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi; e. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi; f. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan; g. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan berusaha; d. daftar hitam; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaku Usaha yang dikenai denda administratif wajib menyerahkan bukti bayar denda administratif kepada pimpinan instansi yang mengenakan sanksi.

www.peraturan.go.id 2021, No.15